Demo UKM menolak Pemerasan, Pungli dan Premanisme


Waspada/Hang Tuah J Said
Demo FORDA UKM SUMUT : Pemimpin Forda UKM Sumut, Cahyo Pramono sedang berorasi didampingi puluhan pekerja UKM Sumut tepat di belakang seekor sapi yang berstiker 'UKM tidak sama dengan Sapi', dalam aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Sumut, Selasa (25/3). Mereka menolak sweeping, pungli, dan pemerasan yang selama ini dilakukan oleh oknum aparat.

Medan, WASPADA Online

Dengan membawa sapi kurus, kalangan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) tergabung dalam Forum Daerah (Forda) UKM Sumut berunjukrasa ke Mapolda, DPRD dan Kantor Gubsu, Selasa (25/3). Mereka menolak aksi sweeping dilakukan aparat kepolisian dan maraknya pungutan liar.

Mereka datang tertib menggunakan ikat kepala berkonvoi dengan sepeda motor, puluhan mobil box dan bak terbuka berisi barang-barang seperti sepeda motor, papan bunga bertuliskan penolakan aksi sweeping dan seekor sapi hidup yang kurus sebagai simbol UKM terus diperas, di sweeping dan menjadi korban pungli. Dalam konvoi sebelum ke tempat sasaran demo, pelaku UKM juga berorasi melalui pengeras suara di atas mobil bak terbuka.

"Sedikitnya Rp6 miliar per bulan harus dikeluarkan para pelaku UKM Sumut untuk biaya pungutan liar (pungli). Belum lagi di sweeping aparat," kata Koordinator Lapangan (Korlap) Forum Daerah UKM Sumut Cahyo Pramono dalam orasinya di Mapoldasu, Selasa (25/3).

Menurut Cahyo, maraknya praktik pungli, aksi sweeping, pemerasan, dan terbitnya peraturan daerah (Perda) yang membebani UKM Sumut mengakibatkan miliaran rupiah dana UKM habis sia-sia. Cahyo bersama puluhan para pelaku UKM antara lain dari Deli Serdang, Serdang Bedagai Tebing Tinggi, Dairi, Langkat dan Medan sepakat menolak segela bentuk aksi sweeping dan praktik pungli.

Selain berorasi, massa Forda UKM Sumut yang datang menggunakan 75 kendaraan itu, juga membawa puluhan poster dan spanduk intinya menolak pungli dan intimidasi yang merupakan salah satu penghambat perkembangan UKM Sumut.

Dalam aksi itu, Forda UKM Sumut mengusung delapan pernyataan sikap yakni, menolak aksi sweeping dan segala bentuk intimidasi dan pemeriksaan sewenang-wenang terhadap para pelaku UKM oleh aparat kepolisian. Menolak terbitnya Perda berorentasi pungutan dan membebani UKM.

Dalam konteks ini, mereka meminta Kapoldasu Irjen Pol Nurudin Usman segera menertibkan anggotanya yang melakukan sweeping dan pungli. Melindungi para pelaku UKM dari intimidasi dan pemeriksaan sewenang–wenang oleh aparat Polri.

Selain itu, mereka juga meminta Gubsu bersikap atas banyaknya Perda di kabupaten/kota di Sumut berorentasi pungutan yang cenderung merugikan UKM. Menyerukan kepada semua pelaku UKM bersatu dan berani bersikap melawan segala aksi pungli dan intimidasi yang telah merugikan rakyat dan negara.

Menyikapi aksi massa Forda UKM Sumut, Kabid Humas Poldasu AKBP Baharuddin Djafar mengatakan, semua aspirasi dari pelaku UKM akan disikapi dan disampaikan kepada pimpinan. Begitupun, kata dia, para pelaku UKM juga dapat memberikan data akurat kepada kepolisian guna ditindaklanjuti. "Berikan daftar nama oknum Polri melakukan pungli itu biar segera ditindak.''

Usai dari Mapoldasu, massa Forda UKM ini menyampaikan aspirasinya ke DPRDSU. Seekor sapi kurung diturunkan dari mobil bak terbuka dan dipajangkan di tengah pengunjukrasa persisnya di pelataran gedung dewan. Cahyo menyatakan, UKM sudah seperti sapi itu. Pemerintah yang tidak memihak kepada UKM namun telah menjadi sapi perahan. "UKM tidak mau seperti sapi perahan," kata Cahyo disambut yel-yel dari massanya.

Perwakilan Forda UKM dari Deli Serdang juga turut memberikan orasi. Katanya, kondisi UKM benar-benar terpuruk. Negara terbukti tidak membela UKM karena terus menjadi korban pungli dan sweeping. UKM juga dianaktirikan dengan investor besar.

Berbeda dengan investor besar diberi insentif, pembebasan pajak dan diberi akses ke mana-mana. Seharusnya, UKM juga mendapat perhatian seperti itu. Bukan malahan ditindas. Menurut Cahyo, kita sulit bersaing dengan etnis lain karena terlalu banyak mengeluarkan biaya –biaya. Jika biaya itu diberikan kepada masyarakat miskin maka kita akan bisa bersaing dengan produk lain.

DPRDSU Dukung Forda UKM
Setelah berorasi 20 menit di DPRDSU, aspirasi pelaku UKM ini diterima anggota Komisi B Abdul Hakim Siagian didampingi anggota DPRD dari FPAN Isfan F Fachruddin. Abdul Hakim mendukung sikap pelaku UKM yang menolak sweeping dan pungli sebagai bentuk kejahatan. Kita setuju semua itu diberantas. Hakim berharap ada koordinasi dan berbagi informasi.

Hakim meminta kepada pelaku UKM untuk menanyakan identitas dan surat aparat yang datang. Jika dilakukan pengeledahan terhadap UKM harus disertai surat dari PN. DPRDSU mengecam tindakan aparat melakukan aksi sweeping dan pungli dilakukan aparat tanpa surat tugas. "Dan kita harus berani menolaknya."

Hakim juga komit menolak Perda yang memberatkan UKM. Dia mengimbau kabupaten/kota tidak lagi menerbitkan Perda-Perda itu. Dan meminta Gubsu menempati janjinya di akhir masa tugasnya untuk menerbitkan buku pintar tentang perizinan agar lebih transparan. Setelah mendengar penjelasan itu, pelaku UKM melanjukan aksinya ke Kantor Gubsu meminta perlindungan.

Aksi di Kantor Gubsu juga mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Mereka juga membacakan pernyataan sikap itu. "Kiranya, Gubsu juga kami harap bisa bersikap terhadap banyaknya Perda yang merugikan pelaku UKM," ujar pelaku UKM dalam orasinya.

Aksi cuma berlangsung sekitar 20 menit itu mendapat tanggapan dari pejabat Pemprovsu diwakili Kasubid Pemberitaan dan Informasi Badan Infokom Sumut, Erwin Hidayat Hasibuan, SE. Menurut Erwin, segala aspirasi yang disampaikan para pelaku UKM Sumut tersebut, akan disampaikan kepada Gubsu untuk ditindaklanjuti. Setelah itu pendemo membubarkan diri. (m15/h05/m19)

(wns)
Previous
Next Post »